10 Kasus Kelebihan Bayar Anies Baswedan


Apa yang ada dalam benak anda saat mendengar atau membaca istilah KELEBIHAN BAYAR, yang saat ini ramai diberitakan oleh media media di Indonesia?
Dan saya yakin, jawaban dari alam bawah sadar anda akan menuju pada seorang gubernur yang memang sudah mempopulerkan istilah ini, yaitu Anies Baswedan Gubernur Dki Jakarta.

Mungkin belum banyak yang tahu, jika istilah kelebihan bayar ini pernah juga terjadi di daerah lain, yaitu di Riau. Dimana Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kelebihan bayar sebesar 3,5M pada proyek sarana dan prasarana di Dispora Riau tahun 2016 dengan anggaran 21miliar. Dan stelah temuan ini dilimpahkan ke kejaksaan tinggi Riau, tingkat kasus ini naik jadi ke tingkat penyidikan. Karena setelah gelar perkara, ternyata ditemukan bukti permulaan tindak pidana korupsi. SUMBER

Lalu bagai mana dengan kasus kelebihan bayar di DKI.!? Padahal banyak sekali kasusnya, apa tidak ada satupun yang terindikasi tindak pidana korupsi.!?
Entahlah, ini bukan wewenang saya untuk menjawab. Biarkan BPK, Kejaksaan Tinggi, dan KPK yang urus. Urusan saya hanya menyampaikan, inilah 10 Kasus Kelebihan Bayar Anies Baswedan.. cekijrott

# Pertama, Pemprov DKI pernah kelebihan bayar pada peoyek pengadaan mobil pemadam kebakaran pada tahun 209. Jumlah kelebihan bayar yang ditemukan BPK lumayan besar, yaitu total Rp 6,52 miliar. SUMBER

# Kedua, BPK kembali menemukan adanya kelebihan bayar pada 2 proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik atau disingkat SPALD pada sudin SDA Kepulauan Seribu sebesar Rp 1, 59 miliar. SUMBER

# Ketiga, Pemprov DKI kembali kelebihan bayar subsidi kepada PT Transjakarta pada tahun anggaran 2018 dan 2019, BPK mencatat kelebihan bayar Pemprov DKI ini mencapai Rp 415,9 miliar. Waw... SUMBER

#Keempat, dan kelima, BPK juga menemukan kelebihan bayar yang dilakukan Pemprov DKI untuk pengadaan alat Rapid Test sebesar Rp 1,1 miliar. Selain itu BPK juga menemukan Pemprov DKI masih membayar gaji dan tunjangan pegawai yang sudah meninggal dan pensiun sebesar Rp 862,7 juta. SUMBER

# Keenam, BPK menyebutkan ada kelebihan bayar sebesar Rp 5,8 Miliar dari pos belanja tak terduga APBN pemprov DKI tahun 2020 atas pembelian masker respirator N95. SUMBER

# Ketujuh, BPK juga menemukan Pemprov DKI masih menyalurkan KJP Plus Rp 2,3 miliar terhadap 1.146 siswa yang sudah lulus. SUMBER

# Kedelapan, kelebihan bayar untu proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya atap on grid di sekolah negeri pada tahun 2019 sebesar Rp 1, 12 miliar. SUMBER (sumber tiba tiba menghilang, Tempo)

#Kesembilan,  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengidentifikasi pengelolaan Metropolitan Area Network (MAN) pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta memboroskan keuangan daerah minimal senilai RP1,79 miliar. SUMBER 

# Kesepuluh, BPK menemukan adanya kelebihan bayar atas belanja modal pengadaan alat alat angkutan lift dan elevator pada rumah sakit umum daerah Pasar Rebo sebesar Rp 1,32 Miliar. SUMBER

Bagai mana, banyak bukan..? Saya saja sampai capek ngetiknya. Haha... Kalau semua kelebihan bayar yang di lakukan Pemprov DKI era Anies di total, waw... Apa lagi kalau di tambah dengan uang muka Formula E yang gak jelas, bisa kaya raya tujuh turunan saya.. hehe.. 

Artikel Terkait

Buka Komentar

No comments:

Post a Comment

Silahkan berkomentar sesuai tema posting di atas. Komentar jorok, spam, atau tidak relevan, akan kami hapus secara permanen.