Sebab PPKM Darurat Jadi PPKM Per Level

Semua warga negara Indonesia pasti tahu betul bagaimana cara mereka memilih pemimpinnya masing masing, baik itu gubernur, bupati, maupun walikota. Pada masa orde baru, pemilihan kepala daerah ditentukan oleh Presiden. Walaupun penggodokannya ada di DPR, yang menentukan tetap restu presiden Soeharto saat itu. Soeharto punya kontrol penuh pada semua tingkatan kepala daerah, agar semua kepala daerah sesuai dengan kehendak Presiden. Melenceng dikit, tendang. Melawan sedikit, tangkap.

Sekarang, jamannya sudah berubah. Pasca rezim orde baru,  pada tahun 1999 lahirlah peraturan tentang otonomi daerah. Pada masa ini pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat yang di usulkan DPRD, pemerintah pusat tidak lagi punya wewenang apapun, tidak seperti jaman Soeharto. Itulah sebabnya, sekarang Presiden tidak bisa memecat Gubernur, Gubernur juga tidak bisa memecat Bupati, dan seterusnya. Karena Gubernur bukan boss Bupati, dan Presiden bukan boss Gubernur.

Lalu apa hubungannya pemilihan kepala daerah dengan penangan wabah covid.?

Dulu, mungkin para penggodok undang undang otonomi daerah tidak pernah menyadari dampak buruk dari peraturan ini. Namun setelah adanya pandemik di Indonesia, efeknya sangat terasa sekali. Dimana kadang ada kepala daerah yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kesannya jadi seolah berjalan sendiri sendiri.

Sebut saja misalnya saat pemerintah pusat tidak memberlakukan lockdown, ada beberapa Bupati yang malah memberlakukan lockdown terhadap warganya. Ada lagi kebijakan pemerintah pusat yang melarang mudik saat hari raya, seorang Gubernur malah membolehkanya.
Namun saat kebijakan pemerintah daerah tersebut mengakibatkan naiknya jumlah positif covid, malah pemerintah pusat yang disalahkan. 

Dan saat pemerintah pusat memberlakukan PPKM darurat, diberbagai daerah kita bisa menyaksikan bagaimana banyaknya orang yang melakukan shalat idul adha di luar mesjid kemarin. Bahkan mereka tidak melakukan prokes sama sekali.

Lalu apakah pemimpin daerah tersebut berani menegur..!? Tentu saja tidak. Karena bagaimanapun, mereka itu adalah bossnya, merekalah yang memilihnya jadi kepala daerah. Apa lagi kalau sampai dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan peribadatan, bisa di fentung rame rame dan tidak dipilih kembali saat pilkada mendatang. Kalaupun sampai terjadi lonjakan penyebaran covid karena itu, tinggal salahkan pemerintah pusat, beres.

Selain itu, ada lagi kasus yang tak kalah sensitifnya, yaitu masalah pembagian bansos. Dana bansos, itu sudah di trasfer oleh pemerintah pusat ke setiap kepala daerah, agar segera bisa diterima oleh rakyat. Tapi kenapa masih banyak warga yang teriak teriak kelaparan..!?

Dari sini terlihat, bahwa skill manejerial setiap kepala daerah itu berbeda beda. Ada yang cepat dan ada pula yang lambat.  Hingga pendistribusian dana bansos tidak merata.. Kalau begitu, siapa lagi yang disalahkan..!? Tentu pemerintah pusat lagi. 

PPKM darurat jadi per level

Disitulah urgensinya pemerintah pusat mengganti istilah PPKM darurat menjadi PPKM per level. Dimana penanganan terhadap masalah yang berkaitan dengan penyebaran covid, dinilai dengan tingkatan level pada setiap daerah. Level 4 adalah level tertinggi, dimana jumlah penyebaran covid dan masalah lainya masih tinggi. Sedang yang terendah adalah level 1, dimana masalah dan penyebaran covid sudah hampir menuju normal.

Karena perubahan istilah ini, saya yakin banyak kepala daerah yang panas dingin. Apa lagi bagi kepala daerah yang memang tidak becus bekerja. Mereka akan ketahuan kualitasnya dengan nilai level yang didapat untuk daerahnya. Ukuranya ada, parameternya ada, jadi saat suatu daerah terus berada di level 4, rakyat tidak bisa lagi menyalahkan pusat, menyalahkan Jokowi. 

Luar biasa bukan.!?

Artikel Terkait

Buka Komentar

No comments:

Post a Comment

Silahkan berkomentar sesuai tema posting di atas. Komentar jorok, spam, atau tidak relevan, akan kami hapus secara permanen.