Rektor UI Rangkap Jabatan, Kenapa Yg Salah Jokowi?

Susah memang kalau kadar kebencian seseorang terhadap orang lainya sudah berkarat. Emosi manusia itu memang diperlukan, tapi lebih dari pada menjerumuskan. Sayangnya banyak orang tidak menyadari itu. Contohnya para oposisi yang benci sampai mati terhadap Jokowi. Siapapun, sepintar apapun, kalau rasa benci sudah mendarah daging, otak pun jadi di dengkul. Maka tak heran, bagi otak busuk mereka, apapun persoalan yang menimpa negeri ini, Jokowi yang salah.

Yang terbaru adalah soal rektor UI yang rangkap jabatan. Lagi-lagi Jokowi yang di salahkan, bahkan jadi bahan olok olok para otak dengkul dengan membandingkan video pernyataan Jokowi terhadap menterinya untuk tidak rangkap jabatan.. 
Yang jadi tanda tanya besar di kepala saya adalah, APA HUBUNGANYA DUL.!?

Dulu, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) macam UI, ITB, UGM juga IPB, statusnya adalah PTN BHMN. atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara. Disini pemerintah memiliki peran penting dalam menerapkan aturan aturan yang berhubungan dengan kampus.

Namun pada tahun 2012, PTN-BHMN ini berubah menjadi PTN-BH saja, sedang embel embel "Milik Negara"nya dihilangkan. Maka statusnya pun berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan  Hukum publik yang otonom. Sumber Sumber

Dan yang namanya OTONOM itu bersifat independen dan berdiri sendiri. Begitu juga dengan PTN-BH, termasuk UI, UGM, dan yang lainya. Mereka punya aturan dan hukum sendiri. Pihak luar tidak bisa ikut campur, termasuk pemerintah. Namun karena ini adalah Perguruan Tinggi Negeri, pemerintah hadir hanya sebagai fasilitator.

Contoh;
Saat sebuah PTN membuat aturan, seperti aturan rangkap jabatan untuk rektor, maka peran pemerintah hanya sebatas menanda tangani agar aturan tersebut berbadan hukum di kementerian pendidikan. Sedang isinya pemerintah tidak bisa merubah apa apa. Lalu kenapa Jokowi yang di salahkan..!?

Hukum dan aturan yang dibuat oleh PTN ini disebut  dengan STATUTA. Lalu saat STATUTA yang dibuat oleh PTN, dirubah oleh PTN sendiri, seperti perubahan aturan rangkap jabatan rektor dari DIREKSI menjadi Komisaris perusahaan, kenapa Jokowi lagi yang di salahkan.!?
Apa karena Jokowi pernah melarang pejabatnya untuk rangkap Jabatan seperti dalam video yang viral itu.!?

Konteksnya beda dul, itu dikatakan Jokowi pada tahun 2014 terhadap menteri menterinya. Menteri itu jelas pembantu Presiden, yang mengangkat juga Presiden. Jadi bukan saja melarang, bahkan sampai memecat pun, Jokowi punya wewenang.
Sedang terhadap PTN-BH yang bersifat independen, Jokowi tidak punya wewenang untuk campur tangan.

Ini mirip dengan sistem otonomi daerah, Jokowi tidak punya wewenang apa apa saat Anies Baswedan  membentuk TGUPP yang gajinya mengalahkan menteri, sementara hasil kerjanya nggak ada. Jangankan melarang Anies, memecat Anies saja Jokowi tidak punya wewenang.

Sampai sini, apa sudah paham.!?

Artikel Terkait

Buka Komentar

No comments:

Post a Comment

Silahkan berkomentar sesuai tema posting di atas. Komentar jorok, spam, atau tidak relevan, akan kami hapus secara permanen.